“KPU Lakukan Pembohongan Publik”
PEKANBARU - Tim Berseri, (Septina-Eri) secara tegas menolak penetapan hasil Pemilukada Pekanbaru yang dinilai penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang paling nyata adalah soal DPT (daftar pemilih tetap) yang ditemukan ganda, NIK sama, dan tanpa NIK sebanyak 63 ribu lebih. Nah, berdasarkan fakta itu, Tim Berseri mengadukan hal ini kepada Panwaslu dan Banwaslu di Jakarta
Berseri Senin dini hari sekitar pukul 02.00 WIB secara resmi telah mengajukan laporan ke Panwas Pemilukada Pekanbaru terkait dengan temuan mereka soal DPT yang diduga manipulative (bohong) itu. “Ya Pak Syam Daeng Rani selaku kuasa hukum Berseri telah melaporkan temuan DPT bermasalah itu ke Panwas Senin dini hari tadi,” ujar Abubakar Siddik, Humas Tim Koalisi Berseri.
Selain itu, Abubakar Siddik juga melaporkan hal yang sama ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) di Jakarta, kemarin.
Sebagai rincian, Abu menjelaskan bahwa temuan tim khusus Berseri tentang DPT adalah sebagai berikut, untuk DPT dengan nama dan tempat tanggal lahir sama sejumlah 17.689 pemilih. DPT dengan NIK yang sama sejumlah, 8.042 pemilih dan DPT tanpa NIK sejumlah 37.478 pemilih.
“Total sementara yang kita temukan 63.478 DPT bermasalah, ini semua baru ketahuan setelah kita meneliti kemana dan bagaimana suara Ibu Septina kok nggak muncul dan ternyata kita menemukan data yang seperti ini,” terang Abubakar Siddik.
"Kalau DPT nya saja bermasalah dan penuh kebohongan, bagaimana mungkin kita bisa menerima hasil Pilkada ini,” tegasnya.
Lebih tegas lagi, Abu menyebut telah terjadi pembohongan publik yang dilakukan KPU karena menggunakan DPT yang ‘cacat.’ “Ini merupakan pembohongan publik dan telah mencederai demokrasi.”
Politisi Golkar ini mendesak KPU untuk bertanggungjawab kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru atas ketidakmampuannya menjadi penyelenggara Pemilukada. Hajatan politik lima tahunan milik warga kota yang seharusnya berjalan jujur, adil dan fair telah ternoda oleh ulah KPU Pekanbaru yang dianggap melakukan pembohongan publik.
Sementara itu Bendahara Tim Kampanye Septina-Erizal, Muhammad Faisal Aswan mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh Firdaus-Ayat tak bisa ditolerir sama sekali.
"Mereka melanggar rule of the game pemilu kada walikota Pekanbaru. Itu yang akan kita tuntut," kata dia Faisal.
Ia menambahkan, salah satu pelanggaran yang dilakukan pasangan Firdaus-Ayat adalah keterlibatan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yang memerintahkan semua camat, lurah, ketua RW/RT di kota Pekanbaru untuk mensosialisasi dan memilih pasangan Firdaus-Ayat.
"Walikota memerintahkan kepada camat, lurah, Ketua RW/RT untuk mensosialisasikan dan memenangkan Firdaus-Ayat. Bahkan kop surat pasangan Firdaus-Ayat ada tanda tangan camat untuk mensosialisasikan pasangan tersebut," kata Faisal.
Tak hanya itu saja, pada salah satu kesempatan, pasangan Firdaus-Ayat mengundang pejabat dari Kementerian Agama Jakarta untuk mengkampanyekan anti pemimpin perempuan.
"Kita punya bukti berupa selebaran yang diberikan kepada jemaah yang sholat Jumat disalah satu mesjid. Juga saat khotbah Jumat tersebut, pejabat dari Kementerian Agama itu menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin," kata Faisal. (tim)
Berseri Senin dini hari sekitar pukul 02.00 WIB secara resmi telah mengajukan laporan ke Panwas Pemilukada Pekanbaru terkait dengan temuan mereka soal DPT yang diduga manipulative (bohong) itu. “Ya Pak Syam Daeng Rani selaku kuasa hukum Berseri telah melaporkan temuan DPT bermasalah itu ke Panwas Senin dini hari tadi,” ujar Abubakar Siddik, Humas Tim Koalisi Berseri.
Selain itu, Abubakar Siddik juga melaporkan hal yang sama ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) di Jakarta, kemarin.
Sebagai rincian, Abu menjelaskan bahwa temuan tim khusus Berseri tentang DPT adalah sebagai berikut, untuk DPT dengan nama dan tempat tanggal lahir sama sejumlah 17.689 pemilih. DPT dengan NIK yang sama sejumlah, 8.042 pemilih dan DPT tanpa NIK sejumlah 37.478 pemilih.
“Total sementara yang kita temukan 63.478 DPT bermasalah, ini semua baru ketahuan setelah kita meneliti kemana dan bagaimana suara Ibu Septina kok nggak muncul dan ternyata kita menemukan data yang seperti ini,” terang Abubakar Siddik.
"Kalau DPT nya saja bermasalah dan penuh kebohongan, bagaimana mungkin kita bisa menerima hasil Pilkada ini,” tegasnya.
Lebih tegas lagi, Abu menyebut telah terjadi pembohongan publik yang dilakukan KPU karena menggunakan DPT yang ‘cacat.’ “Ini merupakan pembohongan publik dan telah mencederai demokrasi.”
Politisi Golkar ini mendesak KPU untuk bertanggungjawab kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru atas ketidakmampuannya menjadi penyelenggara Pemilukada. Hajatan politik lima tahunan milik warga kota yang seharusnya berjalan jujur, adil dan fair telah ternoda oleh ulah KPU Pekanbaru yang dianggap melakukan pembohongan publik.
Sementara itu Bendahara Tim Kampanye Septina-Erizal, Muhammad Faisal Aswan mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh Firdaus-Ayat tak bisa ditolerir sama sekali.
"Mereka melanggar rule of the game pemilu kada walikota Pekanbaru. Itu yang akan kita tuntut," kata dia Faisal.
Ia menambahkan, salah satu pelanggaran yang dilakukan pasangan Firdaus-Ayat adalah keterlibatan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yang memerintahkan semua camat, lurah, ketua RW/RT di kota Pekanbaru untuk mensosialisasi dan memilih pasangan Firdaus-Ayat.
"Walikota memerintahkan kepada camat, lurah, Ketua RW/RT untuk mensosialisasikan dan memenangkan Firdaus-Ayat. Bahkan kop surat pasangan Firdaus-Ayat ada tanda tangan camat untuk mensosialisasikan pasangan tersebut," kata Faisal.
Tak hanya itu saja, pada salah satu kesempatan, pasangan Firdaus-Ayat mengundang pejabat dari Kementerian Agama Jakarta untuk mengkampanyekan anti pemimpin perempuan.
"Kita punya bukti berupa selebaran yang diberikan kepada jemaah yang sholat Jumat disalah satu mesjid. Juga saat khotbah Jumat tersebut, pejabat dari Kementerian Agama itu menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin," kata Faisal. (tim)
About The Author
Tidak ada komentar: